Surat Rekomendasi Pendirian Koperasi

Dasar Hukum     :  PP No. 4 Tahun 1994

Persyaratan:

  1. Dua rangkap akta pendirian Koperasi dari notaris.
  2. Foto Copy Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi.
  3. Foto Copy Daftar hadir rapat pembentukan koperasi
  4. Foto Copy Surat Bukti setor di bank atas nama salah satu pengurus.
  5. Daftar susunan pengurus dan pengawas.
  6. Rencana Kerja Koperasi untuk tiga tahun kedepan dan Neraca koperasi.
  7. Foto Copy KTP Pendiri.
  8. Surat Permohonan ijin usaha simpan pinjam koperasi.
  9. Daftar riwayat hidup pengurus, pengawas dan pengelola Usaha simpan pinjam koperasi.
  10. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga antara pengurus, pengawas dan pengelola usaha simpan pinjam koperasi.
  11. Daftar Sarana Kerja.
  12. Buku Daftar anggota, Pengurus dan pengawas Koperasi
  13. Surat Keterangan Pengangkatan pengelola usaha simpan pinjam dari salah satu pengurus.
  14. Surat Penyataan Kesediaan diri menjadi pengelola usaha simpan pinjam koperasi.
  15. Untuk Manager/pengelola simpan pinjam harus mempunyai sertifikat/surat keterangan pernah mengikuti pelatihan atau pendidikan simpan pinjam atau magang di lembaga keuangan.
  16. Surat Perjanjian Kontrak Kerja antara pengurus dan pengelola usaha simpan pinjam.
  17. Surat Pernyataan dari pengurus koperasi tentang kesediaan diri untuk dinilai kesehatan koperasinya oleh pejabat berwenang.
  18. Formulir menjadi anggota koperasi, berhenti menjadi anggota dan formulir pinjaman.
  19. Struktur Organisasi Koperasi.
  20. Surat Perjanjian Status kantor koperasi.
  21. Surat Pernyataan jika alamat koperasi pindah akan melapor ke pejabat yang berwenang.

 TARIF : Tidak dipungut biaya

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : Max 2 hari kerja (tentative)

KETERANGAN : Prosedur sesuai SOP

SAMBUTAN KEPALA DINAS

Drs. AZHAR, MM
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 4 Tahun 2016 yaitu merupakan unsur pelaksanan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah dibidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian